Purbaya Yudhi Sadewa selaku Menkeu meminta seluruh pemerintah daerah — mulai dari gubernur dan bupati — agar mempercepat realisasi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Surat bernomor S-662/MK.08/’25 dikirim pada 20 Oktober 2025.
“Dalam rangka meningkatkan laju pembangunan … dari hasil pemantauan dan evaluasi kami meminta agar dilakukan sinergi pusat-daerah,” tulis isi surat yang dikutip Senin (10/11/2025).
Hingga kuartal III-2025, dana pusat ke daerah telah disalurkan sebesar Rp 644,8 triliun atau sekitar 74 %. Namun, penyerapan APBD justru mengalami penurunan, sehingga dana mengendap di perbankan meningkat.
Purbaya meminta pimpinan daerah agar:
1. Mempercepat belanja APBD dengan tata kelola baik.
2. Memenuhi belanja kewajiban kepada pihak ketiga yang menjalankan proyek-proyek Pemda.
3. Menggerakkan dana idle Pemda untuk proyek lokal.
“Melakukan monitoring secara berkala (mingguan/bulanan) terhadap pelaksanaan belanja APBD dan pengelolaan dana Pemda … sampai akhir tahun 2025,” lanjut surat tersebut, sebagai langkah.
“Demikian disampaikan untuk dilaksanakan bersama secara konsisten. Terima kasih kami sampaikan atas perhatian dan sinergi berkelanjutan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,” tutup surat yang ditandatangani Menkeu Purbaya.